Direktur Pengembangan Kesetaraan dan Studi Globalisasi Northwestern University Amerika Serikat, Jeffrey Winters mengatakan bahwa dinamika politik di Indonesia sampai saat ini masih dikuasai oleh para oligark (elit) dengan kepentingan kekuasaan. Dia pun menegaskan bahwa selepas era Order Baru hingga masuk dalam masa reformasi, belum ada pola perubahan sistem pemerintahan yang fundamental dimana kekuasaan yang berbasis kepentingan masih membudaya di wilayah politik.
Professor Jeffrey mengatakan bahwa transisi dari orba ke masa reformasi hanya sekedar kedok saja. Tetapi pemerintah yang ada di dalamnya masih sangat dikendalikan oleh kepentingan para oligark.
Oligarki sendiri adalah sistem kekuasaan yang dikendalikan oleh golongan atau pihak yang berkuasa. Tujuan kepentingan akan kembali pada golongan itu sendiri. Dosen yang juga merupakan peneliti politik asal Amerika Serikat tersebut membedah secara tajam bagaimana perilaku kepentingan yang berbasis sistem oligarki di Indonesia.
Jeffrey telah melakukan penelitian selama 30 tahun di Indonesia. Dia mengelompokkan dua model oligarki yang sering dibangun oleh pemerintah yaitu bisa bersifat ekstraktif dan produktif. Menurut Jeffrey, pemerintah Indonesia cenderung mengadopsi sifat oligarki ekstraktif atau berorientasi pada pencabutan kepentingan publik.
“Pemerintahan Indonesia masih bersifat ekstraktif, bukan produktif,” jelas Jeffrey. Hal itulah yang masih jelas dihadapi oleh masyarakat Indonesia sekarang. Entah diakui atau tidak.
Dalam riset dan studinya, Jeffrey secara terang-terangan membuktikan pernyataan tersebut dari konteks dan pengelolaan sumber daya alam. Menurutnya, dengan hasil kekayaan alam yang sangat berlimpah, Indonesia masih belum masuk dalam daftar 10 besar sektor pertanian dalam bidang apapun.
Bukan hanya itu, Jeffrey pun mengungkapkan bahwa kedaulataan pengelolaan minyak, gas bumi dan mineral seringkali dimanfaatkan oleh kalangan oligarki dan golongan tertentu. Jeffrey menilai bahwa akumulasi dari komoditas tersebut lebih dimanfaatkan untuk mencapai kekayaan kelompok segelintir elit penguasa.
Jeffrey sebelumnya juga pernah menuliskan kajian dalam bukunya yang berjudul Oligarki dan dipublikasikan oleh Cambridge University Press Tahun 2011 yang lalu. Pada bagian pengantar, Jeffrey pun menggarisbawahi tentang motif keberadaan seluruh oligarki adalah demi mempertahankan kekayaan.
Pemeliharaan kekuasaan ditempuh dengan berbagai jenis termasuk keterlibatan oligarki dalam menghadirkan paksaan dengan tujuan mengklaim hak milik dan kekuasaan kolektif terhadap cabang-cabang dari produksi negara.
Secara garis besar, sistem trickle down effect di kalangan masyarakat tidak akan terjamin selama kendali pemerintahan masih dikapling oleh budaya pemerintah oligarki.
Mantan ketua MK, Mahfud MD pun menilai bahwa sistem pemerintahan yang saat ini berjalan di Indonesia bukan berbasis demokrasi tetapi berbasis oligarki yang berasal dari partai politik.
Hal tersebut dinilai dari aspek penegakan hukum. Menurutnya, kepentingan golongan masih menjadi alas politik dalam setiap keputusan dan proses hukum. Mahfud menilai bahwa tujuan elit politik saat ini telah mengabaikan banyak kepentingan publik.
