Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 yang mengatur tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 1999 serta dengan melihat UU No. 5 Tahun 2004.
Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 49 & 50 UU Nomor 4 Tahun 2006, Peradilan Agama memiliki tugas utama yaitu menerima, mengadili, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara perdata tertentu di antara orang-orang yang menganut agama Islam. Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali terhadap beberapa hal tertentu.
Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara perdata merupakan rangkaian peraturan yang memuat tentang cara seseorang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan serta cara pengadilan tersebut harus bertindak untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata.
Intinya, hukum acara Peradilan Agama adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara menaati dan melaksanakan hukum perdata material dengan perantara Pengadilan Agama termasuk cara bertindak mengajukan tuntutan hak atau permohonan dan cara hakim bertindak agar hukum perdata material yang menjadi kewenangan Peradilan Agama bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya.
